Sintang, sariberitapost..com, Pemerintah Kabupaten Sintang resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan 17 instansi vertikal, lembaga negara, BUMN, dan BUMD dalam rangka penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Senentang. Penandatanganan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Sintang pada Jumat, 11 Juli 2025.
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, hadir langsung dalam prosesi penandatanganan yang turut dihadiri para pimpinan dari 17 instansi mitra. Mereka antara lain Kejaksaan Negeri Sintang, Polres Sintang, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, KPP Pratama, BNN Sintang, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, PLN, Kantor Pos, BRI, Samsat, Bank Kalbar, Perumda Tirta Senentang, Majelis Pengawas Notaris, serta dua koperasi kredit CU Keling Kumang dan CU Bima.
Kepala MPP Bumi Senentang, Erwin Simanjuntak, dalam sambutannya menyebut penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sintang. “MPP bukan sekadar gedung pelayanan terpadu. Ia adalah wajah reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Erwin.
Ia berharap, dengan bergabungnya berbagai lembaga strategis ini, masyarakat Sintang bisa mengakses layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan. “Kami ingin MPP benar-benar berdampak bagi warga, tidak hanya sebagai simbol,” katanya.
Penandatanganan perjanjian ini juga disebut sebagai langkah penting dalam pemenuhan dokumen administrasi dan legalitas operasional MPP. Selain itu, kerja sama ini akan memperkuat koordinasi antarlembaga yang selama ini berjalan sektoral.
Bupati Gregorius dalam pernyataannya menegaskan bahwa kehadiran MPP di Sintang harus menjadi tolok ukur kemajuan pelayanan publik di wilayah timur Kalimantan Barat. “Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran negara melalui layanan yang profesional, terintegrasi, dan tanpa pungli,” ujarnya.
MPP Bumi Senentang sendiri ditargetkan akan menjadi pusat layanan publik terlengkap di kawasan hulu Kalimantan Barat. Pemerintah daerah berharap sinergi lintas sektor ini mampu mendorong percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi secara menyeluruh. ( cok )
