SINTANG, sariberitapost.com, – Variasi harga LPG di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, harga LPG dilaporkan berada pada kisaran Rp33 ribu hingga Rp35 ribu di sejumlah wilayah.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Sintang menyebut tingginya biaya transportasi dan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) sebagai faktor yang diduga ikut memengaruhi perbedaan harga di tingkat masyarakat.
Kepala Disperindagkop Kabupaten Sintang, H. Subendi pada Jumat 13 November 2026, mengakui bahwa harga LPG belum seragam di seluruh wilayah. Menurutnya, kondisi geografis Sintang yang memiliki jangkauan distribusi hingga kecamatan dan desa menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran LPG.
“Memang harga bervariasi. Ada yang di daerah sekitar Rp33 ribu, ada juga Rp35 ribu. Dugaan salah satu penyebabnya berkaitan dengan ongkos transportasi,” ungkap Subendi.
Namun, persoalan ini tidak cukup hanya dijelaskan melalui alasan geografis dan biaya angkut. Pemerintah daerah perlu memastikan secara terperinci komponen biaya distribusi, jalur penyaluran, serta faktor yang menyebabkan harga LPG berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Apalagi, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan kepastian harga dan kemudahan memperoleh LPG, bukan sekadar penjelasan mengenai kendala distribusi.
Subendi menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya juga menghadapi informasi kesulitan mendapatkan BBM. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap operasional kendaraan pengangkut LPG, khususnya dalam menjangkau pangkalan di wilayah kecamatan dan desa.
“Kita hari-hari ini memang mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SBM. Salah satu pengaruh terhadap harga ini diduga dari biaya transportasi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka persoalan lain yang perlu ditelusuri, yakni bagaimana dampak ketersediaan BBM terhadap distribusi kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sintang.
Disperindagkop perlu mengambil langkah lebih konkret dengan melakukan pemantauan harga langsung di pangkalan, memetakan wilayah dengan harga tertinggi, serta mengevaluasi biaya distribusi dari agen hingga pangkalan.
Selain itu, koordinasi dengan SBM dan pihak penyalur BBM perlu ditindaklanjuti dengan solusi yang terukur agar persoalan ketersediaan BBM tidak terus menjadi hambatan distribusi.
Jangan sampai alasan ongkos transportasi menjadi persoalan yang terus berulang tanpa kejelasan pengawasan dan solusi.
Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemkab Sintang juga dituntut memastikan pasokan LPG mencukupi. Pengajuan tambahan kuota fakultatif perlu dibarengi pengawasan distribusi agar tambahan pasokan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat tentu berharap pemerintah tidak hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga memberikan kepastian harga yang wajar, transparansi distribusi, dan perlindungan terhadap konsumen.
Sebab, keberhasilan menjaga stabilitas LPG tidak cukup diukur dari ketersediaan tabung di gudang atau pangkalan, melainkan dari kemampuan masyarakat memperoleh LPG dengan harga yang terjangkau hingga ke wilayah pedesaan. ( kom )












